Polandia, melalui Bank Sentralnya (NBP), menolak menjadikan Bitcoin sebagai cadangan nasional karena dianggap tidak aman dan volatil.
Presiden NBP, Adam Glapiński, menegaskan bahwa cadangan negara akan tetap berbasis aset tradisional seperti emas, dolar, dan euro. Sikap ini didukung oleh European Central Bank (ECB) pimpinan Christine Lagarde, yang menilai Bitcoin berisiko terkait likuiditas, keamanan, dan potensi aktivitas ilegal.
Sementara itu, beberapa negara seperti AS, Jerman, dan El Salvador mulai mempertimbangkan atau bahkan mengadopsi Bitcoin sebagai bagian strategi keuangan. El Salvador, misalnya, telah menjadikannya mata uang resmi. Di sisi lain, Polandia mungkin mengalami perubahan kebijakan setelah pemilu Mei 2025, terutama jika kandidat pro-kripto seperti Sławomir Mentzen terpilih.
Meski inovasi Bitcoin terus berkembang, kebanyakan negara masih berada dalam tahap penelitian. Penolakan Polandia dianggap wajar mengingat risiko dan ketidakstabilan aset kripto, meski adopsi global yang semakin masif bisa memengaruhi kebijakan di masa depan.
Poin Kunci:
1. Polandia dan ECB menolak Bitcoin sebagai cadangan nasional.
2. El Salvador dan Bhutan menjadi pelopor adopsi Bitcoin.
3. Prospek perubahan kebijakan Polandia bergantung pada hasil pemilu 2025.
4. Risiko volatilitas dan keamanan jadi alasan utama penolakan.
5. Mayoritas negara masih eksplorasi dampak Bitcoin secara hati-hati.